Home » » MAKALAH HUKUM ADAT DELIK

MAKALAH HUKUM ADAT DELIK

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dengan kata lain memerlukan orang lain untuk melengkapi kehidupannya. Maka daripada itulah manusia hidup berkelompok dalam berbagai macam suku yang memiliki budaya, adat istiadat ataupun kebiasaan daerahnya masing-masing. Yang mana kebuadayaanya itu adalah hasil turun temurun dari nenek moyang mereka untuk menjaga adat kebudayaannya agar tetap utuh. Budaya-budaya yang dianut, tentunya diyakini oleh segolongan manusia dan mendarah daging dalam kehidupannya untuk selalu melaksanakan apa yang dimiliki oleh kebudayaannya sendiri. Dan tentu saja di dalam kebuadayaan itu terdapat sebuah adat istiadat yang mengatur kehidupan manusia, baik itu adalah sebuah larangan, perintah dan kebolehan terhadap sesuatu. Dalam makalah ini akan dibahas tentang “Hukum Adat Delik”, yang mana mencakup sebuah adat yang di dalamnya terkandung beberapa macam unsur yang mengarah kepada larangan untuk melakukan sesuatu dalam suatu adat yang menganut hukum yang diyakininya. B. Rumusan Masalah Meninjau lebih lanjut dari rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bagimana Definisi Hukum Adat Delik? 2. Apa yang menjadi sifat-sifat dan unsur-unsur hukum adat delik? 3. Bagaimana Penyelesaian Adat delik? C. Tujuan Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagimana definisi hukum adat. 2. Untuk mengetahui sifat-sifat hukum adat delik dan unsur-unsur hukum adat delik. 3. Untuk memahami penyelesaian adat delik. BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian adat delik Delik adat terjadi jika melanggar ketentuan dasar hukum adat delik, yang diantara fungsi utamanya (dasar hukum adat) adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan pedomann bagaiman warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat. 2. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk untuk mengadakan ketertiban. 3. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula dapat pulih kembali. 4. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabiala terjadi perubahan-perubahan. Sebelum lebih jauh membahas tentang adat delik terkhusus pengertian adat delik itu sendiri, perlu kiranya penulis sampaikan bahwa ruang lingkup adat delik meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris. Atau dengan kata lain hukum perdata adat terdiri atas hukum tentang orang, hukum waris dan hukum perjanjian. Dalam masyarakat tentunya terdapat norma tersendiri yang menilai terhadap hal yang baik dan apa yang buruk. Dimana perihal apa yang buruk atau sikap tindak yang dipandang sangat tercela itu akan mendapatkan imbalan yang negatif. Terhadap pengertian hukum adat delik atau biasa di sebut hukum pidana adat ditemukan dalam beberapa pandangan doktrina yaitu sebagai berikut: a. Menurut Ter Haar berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (delict) ialah setiap gangguan segi satu (eenzijding) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan). Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (adat reactie), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang). Konklusi dasar dari pendapat Ter Haar BZN menurut Nyoman Serikat Putra Jaya disebutkan bahwa untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. b. Van Vollenhoven menyebutkan adat delik sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. c. Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum adat delik adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum adat delik itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan. d. I Made Widinyana menyebutkan hukum adat delik adalah hukum yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari beberpa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembaliakan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralisir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat. Berdasarkan teori beslissingen teer (ajaran keputusan) bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan & dipertahan-kan oleh petugas hukum. Karena manusia itu melakukan sebuah tindakan yang dianggap salah, maka dibuatlah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan itu. Maka dari pada itulah lahirnya sebuah delik (Pelanggaran) adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat. Hukum delik adat bersifat tidak statis (dinamis) artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim (kepala adat) karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi (upaya) adat untuk memulihkan kembali. Maka daripada itulah hukum delik adat akan timbul, seiring berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat. B. Sifat-sifat Hukum Adat Delik dan Unsur-unsur Delik Adat a. Sifat-sifat hukum adat delik (hukum pidana adat) Hukum adat delik tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan di lapangan hukum perdata, oleh karena maka sisitem hukum adat hanyta mengenal suatu prosedur dalam hal penuntutan yaitu baik untuk penuntutan secara perdata maupun penuntutan secara pidana (kriminal). Ini berarti bahwa petugas hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan- tindakan konkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu adalah tidak seperti dalam sistem hukum adat dimana hakim pidana untuk menyelesaikan perkara pidana dan hakim perdata untuk menyelesaikan hukum perdata melainkan hanya satu pejabat saja yaitu kepala adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengadilan negeri untuk semua macam pelanggaran hukum adat. Adapun sifat hukum adat menurut para pakar yaitu diantaranya:  Prof. I Made Widnyana, S.H Di dalam bukunya berjudul KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA ADAT (1993:3-4) menyebutkan bahwa: hukum pidana adat mempunyai sifat sebagai berikut: 1. Menyeluruh dan menyatukan, artinya hukum pidana adat tidak membeda bedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata. 2. Ketentuan yang terbuka, hal ini didasarkan atas ketidak mampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. 3. membeda-bedakan permasalahan, apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata- mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda. 4. peradilan dengan permintaan, menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugika atau diperlakukan tidak adil. 5. tindakan reaksi atau koreksi, tindakan reaksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelakunya tetapi dapat jga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengemblikan keseimbangan yang terganggu.  Prof . H. Hilman Hadikusuma, S.H Di dalam bukunya PENGANTAR ILMU HUKUM ADAT (1992:231-237) menyatakan sebagai berikut. 1. Tradisional magis relegius 2. Menyeluruh dan menyatukan 3. Tidak prae existence 4. Tidak menyamaratakan 5. Terbuka dan lentur 6. Terjadinya delik adat 7. Delik aduan 8. Reaksi dan koreksi 9. Pertanggung jawaban kesalahan 10. Tempat berlakunya hukum pidana adat b. Unsur- unsur delik adat(hukum pidana adat) Apabila kita amati beberapa batasan atau pengertian mengenai HUKUM ADAT DELIK sebagaimana dipaparkan di atas, maka pada pokoknya di dalam HUKUM ADAT DELIK terdapat 4 (empat) unsur penting yaitu: • Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok atau pengurus (pimpina/pejabat) adat sendiri. • Perbuatan itu bertentangan norma-norma hukum adat. • Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan • Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat. Setelah kita mengetahui sifat-sifat dan corak hukum adat delik maka sekarang kita hendak meninjau beberapa jenis delik di dalam lapangan hukum adat. Berikut adalah paparan beberapa jenis adat dalam lapangan hukum adat sebagai berikut: 1. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang mengganggu dasar susunan masyarakat. Misalnya perbuatan penghianatan adalah memperkosa keselamatan masyarakat seluruhnya, menentang dasar hidup bersama, sehinggga perbutan ini merupakan delik yang paling berat. Di dalam suasana tradisional di daerah suku-suku dayak, di pulau-pulau Seram, Baru, Timor, dan pulau- kecil di Maluku, yang dikatakan penghianat ialah, apabila seseorang membuka rahasia masyarakat atau sekongkol dengan golongan musuh. 2. Delik terhadap diri pribadi kepala adat, delik ini juga mengenai masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan, manifestasi, personifikasi masyarakat. Di Minangkabau, orang yang melawan perintah Kepala Adat, melakukan delik yang di sebut dago. Di seluruh indonesia, segala perbuatan yang tidak sopan terhadap Kepala Adat itu melanggar hukum. Reaksi adat terhadap delik-delik itu tergantung kepada berat-ringanya pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal melanggar kesopanan terhadap Kepala Adat, umumnya si pelanggar harus minta maaf, dengan melakukan upacara yang ditentukan oleh adat (melakukan perjamuan adat, dan sebagainya). 3. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung, delik ini tidak terdapat di dalam KUHP. Sebaliknya di dalam sistem Hukum Adat ia termasuk golongan perbuatan yang menentang keselamatan masyarakat seluruhnya. Orang yang terkenal sebagai ahi sihir, yang biasa menggunakan kekuatan gaib (magie hitam) untuk mengganggu kehidupan orang banyak, dapat dibunuh. 4. Penggangguan kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mengganggu kekuatan batin masyarakat, yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. 5. Delik incest (sumbang), delik yang merusak dasar susunan rakyat, yaitu hubungan kelamin antara orang-orang menurut Hukum Adat dilarang kawin. Misalnya hubungan kelamin antara seorang wanita dari golongan bangsawan dengan seorang pria dari golongan rakyat biasa (masyarakat Bugis dan Makassar). 6. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili. 7. Kampung pembakaran, pembakaran yang memusnakan seluruh kampung juga menentang keselamatan seluruh masyarakat. Orang yang berkhianat atau membakar itu dianggap mengeluarkan diri dari persekutuan. Ia dapat di bunuh atau dibuang seumur hidup dari persekutuan. 8. Hamil tanpa nikah, delik yang menentang kepentingan hukum masyarakat atau suatu golongan kerabat ialah masalah hamil di luar nikah. 9. Melarikan gadis, membawa lari seorang wanita merupakan delik yang sangat berat. Dikalnga bugis dan makassar disebut “silarian”. 10. Zina, zina jga merupakan delik yang sangat berat terutama melanggar kehormatan golongan kerabat dan melanggar kepentingan hukum seseorang selaku suami. 11. Pembunuhan, pembunuhan merupakan perbuatan yang memperkosa nyawa orang. Hukum kriminal barat yang berdasarkan liberalisme mengemukakan perlindungan nyawa manusia selaku individu sebagai salah satu pokok dasarnya. Hukum tersebut menganggap pembunuhanindividu sebagai delik yang seberat-beratnya sehingga delik itu diancam dengan pidana yang seberat-beratnya pula. 12. Perbuatan melukai, delik yang bersasaran badan seseorang ialah perbuatan melikai. Perbuatab ini tidak langsung memperkosa kepentingan hukum masyarakt seluruhnya, melainkan hanya orang yang dilukai serta golongan kerabatnya. Atas permintaan pihak yang menderita, pemulihan keseimbangan hukum dilakukan dengan pembayaran denda kepada orang yang dilukai atau kerabatnya. 13. Pencurian, delik-delik yang mengenai harta benda, misalnya pencurian menurut hukum adat tradisional, pada umumnya pencuri di hukum membayar kembali barang yang dicuri serta membayar denda kepada orang yang kecurian. Seorang perampok yang telah berkali kali melakukan kejahatan dapat di asingkan dari masyarakat hukum bahkan dapa di bunuh. Dari paparan di atas, beberapa jenis delik dapat digolongkan menjadi delik yang berat dan segala pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat. Delik yang termasuk kriteria yang berat ini adalah segala pelanggaran yang menganggu keseimbangan antara dunia lahir dan dunia ghaib. Delik yang termasuk pelanggaran memperkosa dasar susunan masyarakat diantaranya seperti pengkhianatan, pembakaran kampung, hamil tanpa nikah, melahirkan gadis, zina, pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan lain sebagainya. C. Penyelesaian Hukum dan Petugas Hukum Untuk Perkara Adat Secara terpisah, masyarakat adat telah memiliki tata cara sendiri dalam menyelesaikan adat deliknya. Misalanya adanya undang-undang tentang adt delik di Minangkabau. Dalam menyelesaikan delik adat, tidak ada perbedaan antara hukum perdata maupun pidana. Semua ditangani dengan cara yang sama dan oleh hakim yang sama. Hal ini berbeda dengan hukum barat yang membedakan antara peradilan pidana dan perdata. Penyelesaian delik adat juga tidak mengenal adanya asas legalitas sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 KUHP, dimana menurut asas tersebut “suatu hukum diputuskan jika ada undang-undang yang mengatur”. Dalam hukum adat, keputusan dapat diambil dengan pertimbangan tertua /Pemimpin adat, tanpa harus ada aturan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat terbuka, bukan seperti hukum barat yang bersifat tertutup. Selain itu, hukum adat lebih bersifat luwes, tidak paten seperti hukum barat sebagaimana termaktub dalam pasal-pasalnya. Dalam hukum adat, seseorang akan dijatuhi sanksi tergantung latar belakang (Sengaja, Tidak sengaja, Terpaksa) dan akibat dari perbuatannya (Merugikan, Sangat Merugikan). Memang hal ini secara praktik ada di hukum perdata barat, namun keluwesannya tidak sebagaimana hukum adat yang sangat kental mempertimbangkan latar belakang pelanggaran. Rawagino menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Darurat No. 1/1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 9 Maret 1935 Ataatblad No. 102 tahun 1955, Statblad No. 102/1945 maka hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat desanya, termasuk juga perkara delik adat. bahkan di dalam kenyataan saat ini, hakim perdamaian desa biasanya memeriksa delik adat yang tidak juga sekaligus delik menurut KUH Pidana. Delik-delik adat yang juga merupakan delik menurut KUH Pidana, rakyat desa lambat laun telah menerima dan menganggap sebagai suatu yang wajar bila yang bersalah itu diadili serta dijatuhi hukuman oleh hakim pengadilan Negeri dengan pidana yang ditentukan oleh KUH Pidana. Jadi, menurut Ragawino, dengan adanya hukum pidana dan perdata barat sejatinya meringankan tugas hakim perdamaian adat, dimana masyarakat rela jika permasalahan yang terjadi diselesaikan dalam undang-undang tersebut, namun hal ini mengurangi substansi dari Undang-Undang Darurat No. 1/1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 9 Maret 1935 Ataatblad No. 102 tahun 1955, Statblad No. 102/1945 maka hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik adat. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Delik adat merupakan pelanggaran pidana maupun perdata adat yang jenis-jenisnya dapat dikerucutkan ke dalam dua bagian. Yakni delik adat yang berat dan pelanggaran yang merusak tatanan masayarakat. Dalam penyelesaian delik adat, diutamakan unsur perdamaian melalui hakim perdamaian desa selaku pengendali delik adat. Jika tidak tercapai perdamaian, maka kepala adat dapat memberikan sanksi sesuai latar belakang serta akibat pelanggaran tersebut. B. Saran Akhir-akhir ini tentunya kita akrab dengan idiologi-idiologi radikal yang terkesan bersikap acuh tak acuh bahkan sulit menerima -kalau tidak ingin dikatakan tidak sama sekali terhadap budaya, adat istiadat suatu masyarakat khususnya di Indonesia. Ironisnya lagi, target mereka bukan hanya sekedar adat atau sebagian masyarakat. Akan tetapi NKRI dengan pancasila sebagai idiologi negara pun mereka gerogoti. Tentunya kalau berfikir lebih, hal ini merupakan suatu delik dalam tinjauan hukum positif maupun hukum adat. Sebagai warga negara yang baik dan muslim yang taat tentunya perlu kita sematkan dan tanamkan dalam hati kecintaan terhadap bangsa dan negara. Karena “hubbul wathan minal iman”. Keanekaragaman suku, bahasa dan budaya membuat Indonesia kaya akan adat istiadat. Mari kita jaga kelestarian adat istiadat tersebut sebagai bagian dari jati diri dan pribadi bangsa Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Sudiyat, Iman. 1999. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty. Soepomo, raden.1996. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Labera, Ahmad Taufiq. Hukum Adat Delik Adat. Sumber: http://www.labera.tk/2011/02/hukum-adat-delik-adat.html
Share this article :

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. PA DISSENGENG - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger